Blunder Singapura Jilid Dua

 

Drama jurnalistik berjudul KRI Usman Harun terjadi sepanjang tiga hari menjelang Paskah 18 April 2014. Kali ini lakon utamanya adalah sebuah saluran televisi Channel News Asia Singapura yang menghadirkan pria berbintang empat dan ganteng, orang nomor satu di jajaran militer Indonesia, Jenderal Moeldoko. Panglima militer RI itu tiba-tiba jadi bintang pemberitaan dan “divonis” lewat terjemahan bahasa Inggris yang tak sesuai, bahwa Indonesia meminta maaf atas penamaan KRI Usman Harun kepada Singapura.
Wawancara salah terjemahan yang ditayangkan tanggal 15 April 2014 itu lalu direspons oleh Menhan Singapura Ng Eng Hen dalam hitungan jam. Dia bilang, Singapura menyambut baik permintaan maaf Indonesia dan bersedia memulai kembali kerjasama militer kedua negara. Sambutan positif Singapura itu adalah keterkecohan April Mop dan menjadi blunder lanjutan. Respon cepat ini menunjukkan sikap ketergesaan Menhannya pada sebuah pemberitaan media setempat.
Beberapa waktu lalu Menlu Singapura K. Shanmugam telah membuka front keangkuhan negaranya dan merasa keberatan dengan penamaan sebuah kapal perang pemukul Indonesia yang baru yaitu KRI Usman Harun. Karena menurut mereka 2 orang KKO Indonesia itu dianggap teroris di negaranya, melakukan sabotase di Orchard 10 Maret 1965. Indonesia telah memberikan penghargaan pahlawan langsung kepada keduanya manakala jenazahnya tiba di Jakarta tanggal 20 Oktober 1968. Dan PM Singapura waktu itu Lee Kuan Yew telah pula menziarahinya tahun 1973 sebagai bentuk pengakuan kepahlawanan mereka. Artinya persoalan emosi nasional kedua bangsa selesai.
Pernyataan Menlu Shanmugam itu kita anggap blunder diplomatik karena tidak memahami persepsi kebangsaan yang dimiliki tiap bangsa di muka bumi ini. Lebih penting dari itu dia tidak paham dengan jalan cerita sejarah dalam konteks “waktu itu”. Negeri mungil yang sejahtera itu berupaya mendikte Indonesia tetapi sekali ini mendapat perlawanan total football dari seluruh jajaran pemerintahan, parlemen dan rakyat Indonesia.
Seorang Menlu yang membawahi seluruh diplomatnya dan cermin wajah kecerdasan diplomatik Singapura mesti memahami persepsi kebangsaan pada apa yang disebut nilai-nilai kepahlawanan. Tapi ketika kita bicara sejarah Singapura kita pun baru “paham” karena memang mereka memang tak punya pahlawan patriotik dan taman makam pahlawan.
Akurasi pemberitaan seorang reporter dalam menulis atau menyampaikan sesuatu haruslah dicermati lebih dulu sebelum ditayangkan atau diterbitkan. Banyak reporter kita hanya berlomba mengejar “terbitnya berita” tanpa kedalaman kecermatan isi berita. Beberapa wartawan kita yang meliput Kemhan dan TNI ada yang tak paham dengan “istilah militer” ketika dia ikut merekam atau bertanya kepada figur petinggi Kemhan dan militer RI.
Masih ingat nama pesawat tempur Super Tucano disebut Super Volcano dan menjadi running text layar kaca. Lalu ditulis pula bahwa Indonesia telah memiliki kapal selam Scorten padahal maksudnya yang punya kapal selam Scorpene itu Malaysia. Sudah salah tulis nama kapal selam, nama yang mempunyai kapal selam salah pula. Benar-benar konyol. Ada juga yang tidak bisa membedakan jet tempur A4 Skyhawk dengan Hawk. Pernah juga presenter berita sebuah TV swasta menganggap Sucad itu adalah senjata Sukhoi, padahal itu istilah singkatan dari kata suku cadang. Lebih parah lagi kata itu dibaca “Sukad” dan diulang berkali-kali.
Wawancara Panglima TNI dengan Channel News Asia dilakukan dengan bahasa Indonesia baru diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Orang Indonesia kan kalau bicara selalu mengedepankan suasana rendah hati. Jadi kalimat “mohon maaf” atau “maaf ya” selalu mendahului dari maksud kalimat utama. Ada juga beberapa makna kata dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah selalu memiliki makna tak selaras. Dalam bahasa Jawa yang sekarang sedang hot dibicarakan “aku rak popo” kalau diartikan tersurat artinya aku tak apa-apa. Tapi dalam kultur Jawa kalimat ini merupakan ungkapan kepedihan dan bertentangan dari maksud yang terucap.
Blunder media dan respon pemerintah Singapura terhadap wawancara TV itu tidak perlu jua kita tanggapi secara berlebihan. Cukup saja bilang: “aku rak popo” atau “oh ndak papa”. Kalimat ini pun kalau dia paham pasti merupakan kalimat sindiran yang artinya “ makanya jangan merasa hebat, jago mendikte akhirnya isin dewe”. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris bisa jadi gak karuan. Itulah kekayaan bahasa Indonesia dan kultur pendukungnya.
Singapura itu sejatinya sedang gelisah pada jati diri dan eksistensinya yang selalu merasa terancam terutama pada dua jirannya Indonesia dan Malaysia. Jadi orang yang gelisah itu pasti sensitif. Kegelisahan dia boleh jadi karena militer Indonesia mulai menggeliat, ekonomi tumbuh pasti, kekuatan ekonomi dalam sebutan PDB kita menjulang di 15 besar dunia jauh mengungguli Singapura dan negara ASEAN lainnya.
Dia lalu membayangkan Indonesia 10 sd 20 tahun ke depan, militernya jadi macan, ekonominya jadi beruang, rakyatnya makin sejahtera dalam bingkai nasionalis yang kuat. Tiga indikator ini yang membuat negeri itu galau meski pun kesejahteraan mereka masih tetap menjulang tak tertandingi di rantau ASEAN. Kehadiran batalyon Marinir di Batam menambah was-was itu. Apalagi misalnya kita letakkan MLRS Astross dan Caesar Nexter di Batam.
Jadi, tetaplah kita berjalan tegak. Isian alutsista terus kita perbanyak. Kalau nanti kafilah 3 kapal perang “Bung Tomo Class” yang salah satunya bernama KRI Usman Harun tiba di tanah air Juli tahun ini kita sambut dengan pekik kebangsaan tapi tak usah berteriak berlebihan. Dan kalau pun tetangga sebelah Batam itu bertanya mengapa kita berteriak kita jawab saja : Aku rak popo.

sumber:  http://analisisalutsista.blogspot.com/2014/04/blunder-singapura-jilid-dua.html

Sekedar Analisa: Fatal, RI Tantang Perang Australia

Potensi meletusnya perang terbuka antara Indonesia dan Australia sangat mungkin terjadi. Kapan? Tergantung pada situasi, apakah persoalan yang menjadi dasar munculnya permusuhan bereskalasi cepat atau lambat.

Sebagaimana diakui Juru Bicara TNI AL dan TNI AU, armada perang Indonesia sudah mendekat ke wilayah Australia. Sejumlah kapal perang telah dipindahkan ke perbatasan Australia. Sejumlah pesawat tempur lagi, sudah disiagakan. Sehingga secara faktual, tensi permusuhan Indonesia terhadap Australia sudah mendidih.

Penyiagaan armada tempur oleh pihak Indonesia bisa diartikan sebagai sebuah tantangan baru terhadap Australia. Dan bila Australia juga menerima tantangan, perang terbuka laut dan udara, tentunya tak terhindarkan. Lain halnya kalau kesiapan itu hanya dimaksudkan sebagai sebuah perang urat syaraf (psy war) semata.

Disiagakannya armada tempur Indonesia merupakan buntut dari ketersinggungan Jakarta atas sikap Canberra. Tetangga Selatan ini melakukan pelanggaran atas wilayah Indonesia. Pelanggaran Australia terjadi ketika kapal-kapal perangnya mengusir kapal-kapal sipil yang memuat para pencari suaka politik berusaha masuk ke Australia. Mereka yang sudah berada di wilayah Australia, diusir kembali ke perairan Indonesia.

Ketika mengusir, kapal Australia ikut merangsek ke perairan Indonesia. Para pencari suaka, umumnya berasal dari negara-negara Balkan, Eropa Timur dan Asia Selatan. Rute mereka Samudera Hindia yang melewati perbatasan Indonesia-Australia, yakni perairan seputar Cilacap, Jawa bagian Selatan dan Pulau Christmas (Australia).

Sebetulnya, Indonesia sudah melayangkan surat protes atas insiden itu. Dan pemerintah Australia secara resmi sudah mengakui pelanggaran itu serta telah pula meminta maaf. Namun otoritas Indonesia, nampaknya tidak merasa puas kalau hanya melayangkan protes diplomatik. Begitu juga Indonesia tidak merasa cukup dengan pernyataan permintaan maaf oleh Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison. Lalu Indonesia pun menyiagakan kekuatan tempur militer.

Meningkatnya aroma permusuhan ini, cukup menarik. Sebab tensi kemarahan Indonesia merebak hanya selang tiga bulan setelah terjadi perang pernyataan antara Presiden SBY dan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott.

Presiden RI mendesak PM Australia meminta maaf karena intelejens Australia telah melakukan penyadapan telpon Presiden SBY, Ibu Negara Ani Yudhoyono dan sejumlah pejabat tinggi. Namun Abbott yang merasa tidak bersalah, bersikeras tidak mau menuruti permintaan SBY.

Alhasil, Presiden SBY tersinggung, lalu membekukan semua kerja sama kedua negara. Termasuk membatalkan latihan militer bersama yang sedang berjalan ketika itu. Melalui "Selalu Ada Pilihan", buku terbarunya, yang diluncurkan 17 Januari lalu 2014, SBY kembali menegaskan ketersinggungannya atas sikap Abbott yang tidak bersedia meminta maaf.

Ketersinggungan SBY atas sikap Abbott dan penyiagaan armada tempur Indonesia, kelihatannya masih saling berkait. Sebab pengumuman kesiagaan tempur pasukan Indonesia muncul tak lama setelah SBY meluncurkan buku "Selalu Ada Pilihan".

Disamping itu baru kali ini Indonesia bersikap keras dan tegas kepada negara tetangga. Pelanggaran perbatasan oleh negara tetangga bukan baru kali ini terjadi. Yang paling sering, Malaysia. Akan tetapi terhadap tetangga dekat Indonesia ini, Presiden RI belum pernah menyiagakan armada tempur.

Dalam kasus pelanggaran Malaysia, SBY yang sudah didesak oleh berbagai kalangan di dalam negeri, tetap melunak. SBY tetap mengabaikan desakan rakyatnya. SBY berdalih, kepentingan kerja sama bisnis kedua negara, jauh lebih penting.

Padahal Malaysia bukan hanya melakukan pelanggaran batas di sepanjang wilayah perbatasan Kalimantan. Malaysia bahkan mencaplok pulau-pulau milik Indonesia yang terletak di ujung perbatasan kedua negara. Itupun tak pernah digubris armada tempur Indonesia maupun oleh SBY. Malaysian juga tidak pernah meminta maaf. Berbeda dengan Australia yang langsung meminta maaf.

Atas sikap mendua dari Indonesia terhadap dua negara tetangga, mencuatkan kesan, kemarahan Indonesia terhadap Australia boleh jadi lebih dipicu oleh emosi pribadi seorang SBY. Pelanggaran Australia terlalu didramatisir, dipaksakan dan dibesar-besarkan.

Oleh karenanya penyiagaan armada tempur Indonesia menghadapi tetangga (Australia) juga memancing berbagai spekulasi. Apakah usaha menciptakan perang dengan Australia, sebagai bagian dari usaha pembelokan isu oleh pemerintahan SBY?

Spekulasi ini mengemuka dengan alasan pemerintahan SBY yang sedang kehilangan akuntabilitasnya di dalam negeri, mencoba menciptakan satu "musuh bersama". Dan "musuh bersama" yang paling pas saat ini adalah Australia. Jadi rakyat diberi wacana, ancaman paling berbahaya bagi kedaulatan dan kesatuan NKRI adalah Australia.

Tapi selain spekulasi, pada saat bersamaan, kesiapan berperang dengan Australia, juga mencuatkan kekhawatiran. Yakni jika terjadi peperangan kedua negara, dampaknya akan destruktif bagi Indonesia sangat besar.

Mengapa ? Karena seluruh kekuataan saat ini sedang sibuk menghadapi Pemilu 2014. Tahun politik 2014, sangat menyita konsentrasi dan waktu. Kalau waktu dan konsentrasi masih harus dibagi ke peperangan, konsekwensinya, Pemilu 2014 bakal gagal atau sedikitnya terganggu. Gagal atau terganggu, bukan lagi menjadi persoalan bagi rezim sekarang. Karena toh rezim SBY akan berakhir pada 20 Oktober 2014.

Selain masalah politik, Indonesia juga mengalami keterpurukan di bidang ekonomi. APBN 2014 hanya sekitar Rp1.400 triliun. Sementara akumulasi utang RI sudah mencapai Rp3.000-an triliun. Defisit anggaran tak bisa dihindarkan. Bagaimana Indonesia membiayai sebuah perang?

Dalam kondisi perekonomian dan politik yang serba amburadul, dan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden SBY demikian merosot, apakah Indonesia benar-benar siap berperang dengan Australia ?

Dalam situasi dimana kelengkapan Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) masih terbatas, apakah mungkin armada tempur Indonesia mampu mengalahkan Australia? Jangan-jangan kesiapan tempur itu hanya untuk memenuhi ego pribadi seorang Presiden yang kebetulan berlatar belakang militer dan mempunyai rekam jejak bertempur di Timor Timur (kini Timor Leste).

Oleh sebab itu tantangan Indonesia bertempur dengan Australia bisa bersifat fatal. Fatal sebab secara ekonomi dan politik, Indonesia memiliki kelemahan yang cukup serius. Alasan untuk berperang dengan Australia, tidak cukup kuat. Seluruh rakyat Indonesia pun belum terkondisi bahwa Australia saat ini merupakan ancaman. Dan apakah perang oleh militer yang tidak melibatkan dukungan penuh rakyat bisa efektif?

Keraguan atas minimnya dukungan rakyat terhadap perang menghadapi Australia cukup beralasan. Sebab pemerintah juga belum memberikan arahan, bagaimana kebijakan penanganan puluhan ribu siswa dan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Australia?

Kalau akhirnya perang dengan Australia meletus, yang bakal dihadapi Indonesia bukan hanya negeri kanguru saja. Melainkan negara lain yang sama dengan Australia sebagai anggota persemakmuran. Kebetulan negara-negara itu semuanya bertetangga dengan Indonesia. Mulai dari Papua Nugini, sampai dengan Brunei Darussalam, Singapura dan Malaysia.

Pada akhirnya, ketika perang dipetakan, Indonesia akan berada pada posisi yang terkepung. Dengan lemahnya performa Indonesia di dunia diplomasi, jangan-jangan tak satupun negara sahabat di dunia yang bersedia mendukung. Lalu apa hasil dan manfaat yang bisa dipetik Indonesia dari peperangannya dengan Australia? Paling banter uji persenjataan. Lebih dari itu, tidak.

Politik semakin amburadul, ekonomi makin kacau. Pada saat yang sama SBY sebagai Panglima Tertinggi sedang atau sudah bersiap-siap meninggalkan panggung kekuasaan. Jadi hanya kehidupan fatal yang dihasilkan dari peperangan tersebut.

Satu hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh pengendali armada tempur Indonesia, memulai perang merupakan hal yang mudah. Yang sulit adalah bagaimana menghentikan atau mengakhirinya.

Falsafah ini sudah terbukti. Tak ada satupun perang di dunia yang berakhir dalam waktu singkat. Oleh sebab itu para pecinta perdamaian, selalu beranggapan, aksioma sebuah peperangan sangat sederhana. "Menang jadi abu, kalah jadi debu ".

Terpulang kembali kepada pemberi komando peperangan. Mana yang harus dipilih. Mau perang atau berdamai. Karena toh dalam setiap permasalahan, "Selalu Ada Pilihan". 

Sumber:
www.inilah.com
http://nasional.inilah.com/read/detail/2068029/fatal-ri-tantang-perang-australia